Banjarbaru dan Pembaharuan Pendidikan Kalsel?

Pada kadar tertentu, bukan maksud membela atau mencela ambilan kebijakan eksekutif-legislatif Kalimantan Selatan, kini dengungan kampanye Rudy Arifin-Rosehan NB dengan jargon ‘perubahan’, adalah tanda-tandanya. Perhatikan alokasi anggaran pendidikan di APBD Kalsel 2006. Walau belum memuaskan peningkatannya cukup menjanjikan. Mudah-mudahan pertanda baik ke depan.

Apa pun dalilnya, kiranya semua kita sependapat, masa depan Kalsel ditentukan dari bagaimana penanganan pendidikan saat ini. Sekalipun menurut laporan media terkemuka nasional, kualitas pendidikan Kalsel sangat tidak memuaskan, sikap optimis wajib dikibarkan. Yang penting, begitu guru-guru saya di ESQ Leadership Centre ‘menguliahi’, jangan … beralasan. Kalau kurang memuaskan akui saja dan … perbaiki.

Artinya, kita harus sadar dan mengakui, bahwa penanganan pendidikan memerlukan kiat-kiat baru. Pada semua lini ditingkatkan kadar kejituannya hingga mampu mengangkat kualitas pendidikan. Berikut sumbang pikir saya.

Sekolah Memprihatinkan
Sebagai warga Kalsel kini kita (mulai) bangga dengan Pemprov dan DPRD. Betapa tidak. Ambil misal pembicaraan APBD Kalsel 2006. Melalui kerjasama Sanksi Borneo dan Radar Banjarmasin, warga dibolehkan ‘mengintip’ rancangan APBD untuk didiskusikan dan memberi masukan. Ini betul-betul perubahan. Sekalipun kadarnya masih bertaraf pengenalan, tidak apa-apalah. Mudah-mudahan APBD 2007 mulai dibicarakan begitu APBD 2006 dioperasikan.

Bahkan, saat-saat terakhir pembahasan APBD agak gembira menerima SMS ‘wakil kita’ di DPRD Kalsel: Kalau anggaran pendidikan yang dialokasikan tahun 2006 tidak … (saya sensor) …Insya Allah gedung sekolah kita akan menjadi bagus-bagus …

Menurut pengamatan saya, sekolah-sekolah kita lebih banyak yang perlu diperbaiki dibanding dibanggakan. Kemana saja pergi, dalam kesempatan berbagai survey, tidak lupa melihat-lihat sekolah. Kalau dikenakan pisau statistikal, pantas dikumandangkan: wahai warga Kalsel, wahai para petinggi, wahai wakil rakyat, kita pantas menitikkan air mata untuk sekolah-sekolah.

Terkadang, takkala emosi kecintaan pada pendidikan mengepung mata hati, rasanya malu juga punya mobil, ikut seminar di hotel berbintang atau sesekali bajajalan ke luar pulau apalagi melakukan studi banding. Kalau melihat tongkang-tongkang mengaliri sungai Barito bermuatan batubara segunung, ratusan truk berpacu semangat membawa batubara ke pelabuhan untuk diekspor, rasanya tidak mungkin sekolah-sekolah kita ada yang jelek.

Lihat pula mobil-mobil baru bersilewaran di jalan, tempat-tempat hiburan yang tumpah ruah. Kita ‘diteror’ oleh berita yang hampir tiap hari berkhabar tentang kebutuhan mobil-mobil dinas di hampir seluruh daerah. Mana pula gagasan sementara ‘pemikir’ membangun mes sampai asrama di luar pulau, sementara sekolah memprihatinkan. Sungguh menyayat hati. Semua itu perlu. Tapi, kenapa memperbaiki sekolah tidak diprioritaskan? Apa salah sekolah-sekolah?

Saya bermimpi, kampanye besar-besaran memperbaiki sekolah. Walaupun ada yang akan menuding sok perhatian, sok empati dan sebagainya, tidak mengapalah. Batubara itu akan habis, biji besi akan habis, jabatan akan berganti, harta pun tidak akan pernah kita bawa mati. Kalau sekolah bagus dan ‘mencetak’ manusia-manusia berilmu, berimtaq, Insya Allah, amal akan mengalir sampai kapan pun.

Sekelumit Kisah Banjarbaru
Saya mohon maaf, menceritakan kisah usang ini. Pada tahun awal Rudy Resnawan menjadi walikota Banjarbaru, dalam diskusi bersama Syamli Sumas, Ketua DPRD Banjarbaru, ada wacana membangun gedung DPRD, Rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD. Bahkan, muncul juga hal-hal lucu, tapi ada logisnya. Bagaimana kalau Pemprov Kalsel mengambil gedung-gedung yang ditempati Pemko Banjarbaru?

Saya ingat betul, Rudy Resnawan bilang begini: “Ngak apa-apa. Kita camping saja, bangun tenda”, katanya setengah bercanda setengah serius. Harap dicatat, Pemko Banjarbaru tidak punya gedung perkantoran. PAD Banjarbaru ketika itu santat kecil, maklum daerah hanyar.

Kira-kira, uang yang didapat Pemko melalui PAD, yang didapat dari warga Banjarbaru, diperuntukkan buat pendidikan. Ada yang ‘membujuk’ Rudy berkali-kali membeli mobil dinas keren, dia tidak mau. Sampai hari ini, walikota Banjarbaru tidak punya mobil dinas keren. Sampai saya candai, nanti negara tersinggung. Sebagai pejabat negara sampeyan memakai mobil pribadi untuk kepentingan negara. Jangan-jangan diperiksa KPK karena memakai milik pribadi untuk keperluan dinas. Bagimana kalau negara merasa terhina, pejabat negara tidak mampu (belum mau) memakai mobil dinas keren. Hayo!

Alhasil, dalam lima tahun, sekolah-sekolah relatif membaik. Saat ini sedang dilakukan survey agar tahun 2006 dan 2007 persoalan bilik-bilik sekolah tuntas. Sampeyan mungkin tidak akan menemukan sekolah negeri di Banjarbaru yang tidak berbeton. Tahun 2007 dicanangkan sekolah gratis. Khusus sekolah-sekolah tertentu akan dikembangkan menjadi sekolah bagus. Tentu tidak gratis.

Direncanakan, mulai tahun 2007 program peningkatan kualiatas guru, PBM dan seterusnya. Pokoknya menuju Banjarbaru Kota Pendidikan. Akan terlaksanakah, kita lihat saja kenayataannya. Yang penting, soal gedung-gedung sekolah di Banjarbaru tidak terlalu mendenda lagi.

Manajemen Berbasis Sekolah
Pemerintah melalui Depdiknas, beberapa tahun lalu mencanangkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Di Banjarbaru, Dindiknas tidak ‘mengurusi’ pembangunan sekolah dalam arti proyek. Setiap sekolah dibantu dana Rp.50-100 juta. Tahun 2005 ada yang Rp.100-150 juta dan tahun 2006 Rp.220 juta. Hasil positifnya, dalam lima tahun, dari 170 sekolah (TK sampai SMTA), dapat dilihat kasat mata pada bagusan.

Perlu dicatat, Dindiknas hanya ‘mengawasi’. Sekolah-sekolah dipersilahkan mempraktekkan MBS, dalam arti sesungguhnya, membangun dirinya. Ini kelihatan sederhana. Namun, dibalik itu ada hal sangat mendasar, minimalisasi orientasi proyek. Dindiknas Banjarbaru ‘dipersiapkan’ bukan menangani proyek-proyek pendidikan tapi meningkatkan kualitas pendidikan. Ada memang (mungkin) pihak-pihak yang terugikan. Demi megenjot kualitas pendidikan, ya hentikan mentalitas berorientasi proyek.

Gaya khas Rudy, perbaikan sekolah dilihat malam hari atau pada kesempatan tertentu. Bukan sidak atau apa begitu. Setelah itu baru pelaksana dipanggil untuk diskusi. Bukan menunggu laporan tapi dilihat kondisi ril di lapangan. Apapun proyek diusahakan dilihat secara langsung dan tanpa diketahui pelaksana. Nah kalau ada pejabat yang bahapal pasti ketahuan.

Dalam pandangan demikian saya usul kepada Dindiknas Pemprov, sekolah-sekolah adalah milik daerah (kota/kabupaten). Tepatnya, setiap daerah punya kebijakan sendiri-sendiri dalam pendidikan. Mereka punya program dan anggaran masing-masing. Tugas Dindiknas Pemprov lebih ringan, tinggal membantu program pendidikan daerah. Yah, seperti Depdiknaslah.

Kalau mau lebih praktis, misalnya punya dana Rp.130 milyar (misal lho). Bantu saja daerah-daerah, masing-masing Rp.10 milyar. Oleh Dindiknas Kota/Kabupaten disalurkan ke sekolah. Hasilnya pasti akan langsung terlihat. Tepatnya, membantu program pendidikan daerah. Kan ada jargon bagus, provinsi adalah porvinsinya kabupaten/kota dan kabupaten/kota adalah kabupaten/kotanya provinsi. Atau kalau mau ‘proyek’ buat sekolah provinsi di tiap daerah, semacam sekolah unggulan.

Pola bantuan langsung tunai ini mempunyai dampak langsung sekaligus praktek dari pendelegasian wewenang sembari mendewasakan sekolah. Percayalah, guru-guru itu pintar-pintar, kog. Wong kita kan mereka yang mintarin. Mereka perlu diberi kesempatan dan kepercayaan. Kalau perlu, jangan ada lagi bantuan peralatan, alat peraga dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi catatan Pak Gubernur. Kenapa?

Yang paling tahu kebutuhan sekolah, ya sekolah. Sekolah perlu komputer, alat peraga, buku dan sebagainya, sekolahlah yang tahu persis kebutuhan sekolah. Dulu, jaman bahari, ada sekolah yang dibantu OHP. Nah, bagaimana kalau sekolah tidak dijankau PLN, mereka tidak butuh atau punya kebutuhan yang lebih mendesak atau tidak bisa mengoperasikannya. Kan jadi mubazir.

Kalau perlu segala bentuk penataran dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, serahkan saja kepada Dindiknas daerah. Bahkan, dalam pandangan lebih radikal, kalau perlu puasa dulu aneka penataran. Sebab, yang paling dibutuhkan adalah ruang-ruang belajar, ruang buku dan peningkatan pendidikan kualifikasi guru. Sekolahkan guru-guru yang perlu disekolahkan ke FKIP Unlam. Fokuskan ‘serangan’ memperbaiki sekolah.

Dalam berbagai wawancara ringan dengan guru-guru dibanyak kesempatan, plus langsung ke lapangan, yang paling dibutuhkan adalah ruang-ruang yang layak, sarana dan prasarana memadai. Kalau dalam beberapa tahun ke depan, teratasi itu akan sangat bermanfaat. Strategi berikutnya, meningkatkan kualitas guru agar PBM dapat dirancang lebih komprehensif.

Sebagai contoh, ketika belajar media pembelajaran saat S2 di IKIP Bandung tahun 1984, saya dikuliahi Prof. S. Nasution prihal educational technology. Luar biasa, kami terperangah. Harap maklum sidin baru kembali dari Amerika. Masalahnya, begitu kembali ke daerah, yang ditemui hanya kapur he … he … Buat apa punya pengetahuan dan kompetensi canggih kalau sampai hari ini hanya ketemu kapur. Sesuatu yang mubazir.

Pendek kisah, sekali lagi, akan lebih bijak manakala saat ini kita membenahi, memperbaiki sekolah-sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Saya betul-betul angkat topi dengan Kimprasko Banjarbaru, walaupun mereka ditugaskan membenahi jalan-jalan di Banjarbaru, Kimparsko mengutamakan perbaikan (pengaspalan) jalan ke sekolah-sekolah.

Akhirnya, saya mohon maaf kalau menulis gagasan ini terlalu bersemangat. Pahami sajalah sebagai bentuk kecintaan bagi perbaikan pendidikan Kalsel. Kalau salah, terlebih dahulu mohon maaf. Selamat tahun baru 2006.

Bagaimana menurut sampeyan?


About this entry